Sejak 27 Februari 2026, PMK Nomor 8 Tahun 2026 memperluas daftar pihak yang wajib menyetorkan data Anda ke kantor pajak menjadi 52 kelompok ILAP dengan 105 entitas. Artinya, sebelum ada surat apa pun dari KPP, kantor pajak sudah memegang potret keuangan perusahaan Anda dari sisi yang tidak Anda kirim sendiri.
Isi 3 data di bawah — checklist langsung terbuka di halaman berikutnya.
PMK Nomor 8 Tahun 2026 ditandatangani 11 Februari 2026 dan berlaku sejak 27 Februari 2026 (BN 2026 No. 138), mengubah PMK 228/PMK.03/2017. Dasar hukumnya tidak bergeser — tetap Pasal 35A UU KUP. Yang bergeser adalah cakupannya.
Daftar pelapor kini memuat 52 kelompok ILAP dengan 105 entitas. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib menyetor data perpajakan bertambah, dan susunan kelompoknya ikut berubah.
Lampiran A PMK 8/2026OJK wajib menyerahkan laporan keuangan debitur yang sebelumnya diserahkan nasabah ke bank, berikut data SLIK. Penyampaiannya tahunan, paling lambat akhir April tahun berikutnya.
PMK 8/2026 & Lampiran ABila data yang masuk dinilai belum cukup, kantor pajak berwenang meminta data tambahan lewat surat resmi. Jangka waktu tanggapannya satu bulan.
Pasal 5B PMK 8/2026Tiga titik pertama kami buka di sini. Tujuh sisanya — beserta cara mencocokkannya — ada di halaman checklist yang bisa Anda centang dan cetak.
Cocokkan saldo utang bank di neraca komersial dengan posisi pinjaman di SLIK per 31 Desember.
Versi yang dipakai saat pengajuan atau perpanjangan kredit. Bandingkan peredaran usaha dan labanya dengan SPT Tahunan Badan.
Cocokkan dengan agunan kredit dan objek PBB yang tercatat atas nama yang sama.
Tujuh titik yang terkunci di atas justru yang paling sering luput — termasuk satu titik yang tidak berhubungan dengan angka sama sekali, melainkan dengan kesiapan tim Anda.
Buka 10 Titik Selengkapnya →Tiga hal yang berubah sejak setoran data berjalan pada 27 Februari 2026.
Laporan keuangan yang Anda serahkan saat mengajukan kredit kini punya jalur resmi menuju kantor pajak lewat OJK. Peredaran usaha versi bank dan versi SPT jadi bisa disandingkan.
Dokumen kepabeanan, catatan marketplace, akta peralihan properti, dan data kendaraan menggambarkan aktivitas yang sama dari beberapa arah sekaligus.
Bila data rutin dinilai belum memadai, kantor pajak dapat meminta data tambahan lewat surat. Jangka waktu tanggapannya satu bulan — dan satu bulan itu berjalan cepat.
“Selisih yang muncul bukan otomatis temuan. Yang jadi masalah adalah selisih yang tidak punya penjelasan tertulis saat ditanya.”
Doktor hukum (Universitas Jayabaya), magister keuangan (Universitas Indonesia), hukum (Universitas Padjadjaran), dan kenotariatan (Universitas Pelita Harapan). Kuasa hukum Pengadilan Pajak, advokat PERADI, dan guest lecturer Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun mendampingi pemilik usaha menghadapi SP2DK, pemeriksaan, keberatan, dan banding.
Checklist ini menunjukkan titik mana yang berselisih. Menyusun penjelasan tertulis untuk setiap selisih adalah pekerjaan berikutnya — dan itu yang dibedah di dua format berikut.
Ceritakan singkat situasi Anda — tanpa perlu mengirim dokumen apa pun. Tim kami membantu memetakan tingkat urgensi kasus Anda dan langkah yang paling masuk akal.
Daftar KonsultasiKuasai sendiri strategi menghadapi SP2DK dan pemeriksaan pajak bersama DR. Mulyono — pembahasan aturan yang berlaku, studi kasus, dan template kertas kerja siap pakai.
Lihat Jadwal & Daftar Webinar →Ya. Tidak ada biaya dan tidak ada pembayaran apa pun. Anda cukup mengisi nama, email, dan nomor WhatsApp — checklist langsung terbuka di halaman berikutnya.
Tidak wajib. Checklist terbuka langsung di browser, bisa dicentang dari HP maupun komputer, dan progres centangnya tersimpan otomatis di perangkat Anda. Tersedia juga versi PDF untuk dicetak bila Anda ingin menyerahkannya ke staf finance.
Bisa. Setiap titik ditulis sebagai satu pekerjaan konkret — apa yang dicocokkan, dengan dokumen apa, dan untuk periode kapan. Bagian yang memerlukan istilah teknis diberi penjelasan singkat di halaman checklist.
Seluruh rujukan disusun berdasarkan teks peraturan yang berlaku pada 21 Juli 2026: PMK Nomor 8 Tahun 2026 beserta Lampiran A, PMK 228/PMK.03/2017, UU 9/2017 jo. PMK 108/2025, dan Pasal 35A UU KUP. Peraturan perpajakan berubah cepat — sebelum mengambil keputusan, periksa status terakhirnya di jdih.kemenkeu.go.id.
Tidak. Selisih yang muncul bukan otomatis temuan. Yang perlu disiapkan adalah penjelasan tertulis atas selisih tersebut, selagi orang yang mengetahui kejadiannya masih ada di perusahaan. Checklist ini bertujuan mempersiapkan dokumen penjelas sebelum pertanyaan datang.
Tidak. Materi ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi atas keadaan perusahaan tertentu. Isinya umum dan tidak memperhitungkan keadaan khusus perusahaan Anda, sehingga tidak dapat dijadikan dasar tunggal pengambilan keputusan perpajakan. Sebelum mengambil keputusan yang mengikat, bicarakan lebih dulu dengan profesional yang memeriksa langsung dokumen Anda.
Data pendaftar hanya dipakai untuk mengirimkan materi dan undangan acara edukasi. Data tidak diperjualbelikan kepada pihak lain, dan Anda bisa meminta berhenti menerima informasi kapan saja.
Ambil checklist 10 titik ini sekarang, centang bersama tim finance Anda, dan catat penjelasannya selagi orang yang tahu kejadiannya masih ada di perusahaan.
Buka Checklist Gratis Sekarang →